No Nama File
1 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2 Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
3 Keppres No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
4 Perpres Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
5 Keputusan Ketua LAN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III, dan IV
6 Keputusan Ketua LAN No. 343A/IX/6/4/1995 tentang tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
7 Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
8 Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9 Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil
10 Inpres Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat
11 INS-001/A/JA/06/2011 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
12 Lampiran INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
13 INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
14 Instruksi Jaksa Agung tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005
15 UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
16 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
17 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
18 UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
19 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
21 Nomor 54 Tahun 2003 Perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
22 Nomor 11 Tahun 2002 Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
23 Nomor 101 Tahun 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
24 PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
25 PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
26 PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
27 PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
28 PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
29 PP No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Bekas Timor-Timur.
Design by Velocity Developer