NoNamaFile
1PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
2Keppres No. 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
3Keppres No. 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa
4Perpres Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
5Keputusan Ketua LAN Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedoman Seleksi Calon Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) Tingkat I, II, III, dan IV
6Keputusan Ketua LAN No. 343A/IX/6/4/1995 tentang tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
7Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
8Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9Inpres Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Calon Pegawai Negeri Sipil
10Inpres Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat
11INS-001/A/JA/06/2011 Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Kejaksaan Republik Indonesia
12Lampiran INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
13INS-004/A/J.A/08/2012 Pelaksanaan Peningkatan Tugas Penerangan dan Penyuluhan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum
14Instruksi Jaksa Agung tentang Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2005
15UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
16UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
17UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8/1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
18UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
19UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
20UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
21Nomor 54 Tahun 2003 Perubahan atas PP Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi PNS
22Nomor 11 Tahun 2002 Perubahan atas PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan PNS
23Nomor 101 Tahun 2000 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
24PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
25PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
26PP No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil
27PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
28PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural
29PP No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Bekas Timor-Timur.
Design by Velocity Developer